SPM

PERUBAHAN UU TERKAIT SPM

Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar (UU 23/2014
  1. Pendidikan;
  2. Kesehatan;
  3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. Sosial;
  5. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
  6. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

 

UU 23/2014 Standar pelayanan minimal

Ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal

 

1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
NO INDIKATOR CAPAIAN
A. PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR OLEH KABUPATEN
I. SARANA DAN PRASARANA
1. Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaku yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil. 100 %
2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak boleh melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.

64,42 %
3. Di semua SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.

41,75 %
4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap oran guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru. 39,76 %
II. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan. 70,59 %
6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk setiap daerah khusus tersedia satu orang guru untu setiap rumpun mata pelajaran. 24,27 %
7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. 91,68 %
8. Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%. 93,20 %
9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 14,56 %
10. Di setiap Kabupaten semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. 81,34 %
11. Di setiap Kabupaten semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. 57,28 %
12. Di setiap Kabupaten semua pengawas sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

90,57 %
NO INDIKATOR CAPAIAN
III. KURIKULUM
13. Pemerintah Kabupaten memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. 100 %
IV. PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

92,49 %
B. PELAYANAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN
I. SARANA DAN PRASANA
15. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik. 15,62 %
16. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik. 1,94 %
17. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA. 47,87 %
18. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi. 70,96 %
II. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIDKAN
19. Setiap guru tetap bekerja 37, 5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan. 93,03 %
20. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :
Kelas I-II : 18 jam/minggu
Kelas III : 24 Jam/minggu
Kelas IV-VI : 27 jam/minggu
Kelas VII-IX : 27 jam/minggu 94,47 %
III. KURIKULUM
21. Setiap satuan pendidikan menyusun dan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
98,83 %
22. Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.
94,52 %
IV. PENILAIAN PENDIDIKAN
23. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. 95,97 %
NO INDIKATOR CAPAIAN
V. PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
24. Kepala Sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester. 84,54 %
25. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi peserta didik. 95,20 %
26. Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kemenag Kab/Kota pada setiap akhir semester. 99,11 %
VI. MANAJEMEN SEKOLAH
27. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 99,80 %

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 765 tahun 2014, tentang Penjabaran Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut :
1. Kedudukan
a. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di Bidang Pendidikan sesuai dengan urusan Pemerintah Kabupaten Banyuasin serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
2. Tugas dan Fungsi
a. Tugas
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka memimpin urusan di Bidang Pendidikan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan pengelolaan kesekretariatan dinas.
b. Fungsi
Didalam melaksanakan tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin menyelenggarakan fungsi :
1. Menetapkan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang Dinas Pendidikan yang selaras dengan Visi dan Misi Daerah ;
2. Membuat program kerja untuk mencapai tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang bidang pendidikan;
3. Mengkoordinir kegiatan Sekretariat dan Bidang- bidang pada Dinas;
4. Memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahanya yang berada dalam lingkungan Dinasnya;
5. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah;
6. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pendidikan ;
7. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 765 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1) Kepala Dinas

2) Sekretaris Dinas Bagian Sekretaris terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
c. Sub Bagian Keuangan.

3) Bidang Program dan Pembangunan terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
b. Seksi Pembangunan, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

4) Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari:
a. Seksi Kurikulum;
b. Seksi Tenaga Teknis;
c. Seksi Sarana dan Prasarana.

5) Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
a. Seksi Kurikulum;
b. Seksi Tenaga Teknis;
c. Seksi Sarana dan Prasarana.

6) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) terdiri dari :
a. Seksi Anak Usia Dini;
b. Seksi Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat;
c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK).

7) Unit Pelaksana Teknis Pendidikan ( UPT ) Dinas Pendidikan :
a. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
b. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.
a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :
No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)
1 Strata 3 1
2 Strata 2 261
3 Strata 1 4.175
4 Diploma III 30
5 Diploma II 285
6 Diploma I 35
7 SLTA/Sederajat 532
8 SLTP/Sederajat 39
9 SD 6
Total 5.364

b. Berdasarkan Golongan :
No Golongan Jumlah (Orang)
1 Golongan IV 1.655
2 Golongan III 2.784
3 Golongan II 848
4 Golongan I 77
Total 5.364

c. Berdasarkan Jabatan :
• Jabatan Struktural :
No Golongan Jumlah (Orang)
1 Eselon II 1
2 Eselon III 5
3 Eselon IV 38
Total 44

• Fungsional :
No Nama Jabatan Jumlah (Orang)
1 Guru 4.938
2 Pengawas dan Penilik PNF 122
Total 5.060

d. Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah (Orang)
1 Laki-laki 2.002
2 Perempuan 3.362
Total 5.364

4. Proses Perencanaan Pembangunan
Proses perencanaan pembangunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin mengacu pada Musrenbang Kabupaten Banyuasin, lalu membuat RKA untuk tahun berjalan yang diusulkan kepala Bappeda-PM Kabupaten Banyuasin untuk di tindak lanjuti oleh TAPD. Setelah di setujui, kemudian di bahas di komisi IV DPRD Kabupaten Banyuasin, dan setelah di sepakati akhirnya di tuangkan dalam bentuk DPA (Dokumen Anggaran).

5. Daftar rincian asset yang dimiliki Dinas Pendidikan
Daftar aset terlampir :

NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
Per 31 Desember 2014 dan 2013

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
Unit Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan
URAIAN 2014 2013

ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendaharan Penerimaan 0.00 0.00
Kas di Bendaharan Pengeluaran 0.00 5,733,596,307.00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah 0.00 0.00
Deposito on Call 0.00 0.00
Investasi Jangka Pendek 0.00 0.00
Piutang Pajak Daerah 0.00 0.00
Piutang Retribusi Daerah 0.00 0.00
Piutang Dana Bagi Hasil 0.00 0.00
Piutang Dana Alokasi Umum 0.00 0.00
Piutang Dana Alokasi Khusus 0.00 0.00
Pitang Lain-lain 0.00 0.00
Persediaan 7,454,000.00 415,000.00
Biaya dibayar dimuka 0.00 0.00
JUMLAH ASET LANCAR 7,454,000.00 5,734,011,307.00
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non Permanen
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara 0.00 0.00
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 0.00 0.00
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya 0.00 0.00
Investasi dalam Surat Utang Negara 0.00 0.00
Dana Bergulir 0.00 0.00
Investasi Non Permanen Lainnya 0.00 0.00
JUMLAH Investasi Non Permanen 0.00 0.00
Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 0.00 0.00
Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan 0.00 0.00
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan 0.00 0.00
Investasi Permanen Lainnya 0.00 0.00
JUMLAH Investasi Permanen 0.00 0.00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 0.00 0.00
ASET TETAP
Tanah 27,701,890,020.00 27,701,890,020.00
Peralatan dan Mesin 94,795,186,063.86 58,683,386,346.86
Gedung dan Bangunan 436,955,501,975.65 402,435,454,350.65
Jalan, Jaringan dan Instalasi 180,196,000.00 180,200,929.00
Aset Tetap Lainnya 67,889,888,024.37 40,501,813,849.57
Konstruksi dalam Pengerjaan 0.00 0.00
Akumulasi Penyusutan 0.00 0.00
JUMLAH ASET TETAP
627,522,662,083.88 529,502,745,496.08
URAIAN 2014 2013

DANA CADANGAN
Dana Cadangan 0.00 0.00
JUMLAH DANA CADANGAN 0.00 0.00
ASET LAINNYA
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 0.00 0.00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0.00 0.00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 0.00 0.00
Aset Tidak Berwujud 2,143,469,475.00 0.00
Aset Lain-lain 119,927,300.00 119,927,300.00
JUMLAH ASET LAINNYA 2,263,396,775.00 119,927,300.00
JUMLAH ASET 629,793,512,858.88 535,356,684,103.08

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga 0.00 0.00
Utang Bunga 0.00 0.00
Utang Pajak 0.00 0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Utang Bank 0.00 0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Utang Obligasi 0.00 0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Utang Pemerintah Pusat 0.00 0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Utang Pemerintah Provinsi 0.00 0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Utang Pemerintah Kabupaten/Kota 0.00 0.00
Pendapatan diterima Dimuka 0.00 0.00
Utang Kepada Pihak Ketiga 9,570,166,755.00 13,390,937,200.00
Utang Jangka Pendek Lainnya 0.00 0.00
R/K Pusat 0.00 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 9,570,166,755.00 13,390,937,200.00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang dalam Negeri – Sektor Perbankan 0.00 0.00
Utang dalam Negeri – Obligasi 0.00 0.00
Utang Pemerintah Pusat 0.00 0.00
Utang Pemerintah Provinsi 0.00 0.00
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota 0.00 0.00
Utang Luar Negeri – Sektor Perbankan 0.00 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0.00 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN 9,570,166,755.00 13,390,937,200.00
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 0.00 5,733,596,307.00
Cadangan untuk Piutang 0.00 0.00
Cadangan untuk Persediaan 7,454,000.00 415,000.00
Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (9,570,166,755.00) (13,390,937,200.00)
Pendapatan yang ditangguhkan 0.00 0.00
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR (9,562,712,755.00) (7,656,925,893.00)
EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 0.00 0.00
Diinvestasikan dalam Aset Tetap 627,522,662,083.88 529,502,745,496.08
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk dana Cadangan) 2,263,396,775.00 119,927,300.00
Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang 0.00 0.00
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI 629,786,058,858.88 529,622,672,796.08
URAIAN 2014 2013
EKUITAS DANA CADANGAN
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 0.00 0.00
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN 0.00 0.00
JUMLAH EKUITAS DANA 620,223,346,103.88 521,965,746,903.08
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 629,793,512,858.88 535,356,684,103.08

6. Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
– Adanya kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional untuk kontrak fisik dan pengadaan dengan pihak ketiga belum dibayar;
– Adanya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor untuk kontrak fisik dan pengadaan dengan pihak ketiga belum dibayar;
– Adanya kegiatan pembangunan gedung sekolah pada program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun untuk kontrak fisik dan pengadaan dengan pihak ketiga belum dibayar;
– Adanya kegiatan pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa pada program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun untuk kontrak fisik dan pengadaan dengan pihak ketiga belum dibayar;
– Adanya kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa pada program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun untuk kontrak fisik dan pengadaan dengan pihak ketiga belum dibayar ;
– Adanya kegiatan pengadaan mebeluer sekolah pada program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun untuk kontrak fisik dan pengadaan dengan pihak ketiga belum dibayar;
– Adanya kegiatan pengadaan mebeluer SMA pada program pendidikan menengah untuk kontrak fisik dan pengadaan dengan pihak ketiga belum dibayar;
– Adanya kegiatan Dana alokasi khusus (DAK) SMP pada program pendidikan menengah untuk kontrak fisik dan pengadaan dengan pihak ketiga belum dibayar;
– Adanya kegiatan pengadaan alat TIK pada program pendidikan menengah untuk kontrak fisik dan pengadaan dengan pihak ketiga belum dibayar;
– Adanya kegiatan pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan untuk kontrak fisik dan pengadaan dengan pihak ketiga belum dibayar;
– Adanya kegiatan penyelenggaraan PDD-AKN Banyuasin untuk kontrak fisik dan pengadaan dengan pihak ketiga belum dibayar.

b. Solusi
– Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional untuk kontrak fisik dan pengadaan dengan pihak ketiga akan dibayarkan di tahun 2016 sebagai piutang;
– Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor untuk kontrak fisik dan pengadaan dengan pihak ketiga akan dibayarkan di tahun 2016 sebagai piutang;
– Kegiatan pembangunan gedung sekolah pada program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun untuk kontrak fisik dan pengadaan dengan pihak ketiga akan dibayarkan di tahun 2016 sebagai piutang;
– Kegiatan pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa pada program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun untuk kontrak fisik dan pengadaan dengan pihak ketiga akan dibayarkan di tahun 2016 sebagai piutang;
– Kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa pada program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun untuk kontrak fisik dan pengadaan dengan pihak ketiga akan dibayarkan di tahun 2016 sebagai piutang ;
– Kegiatan pengadaan mebeluer sekolah pada program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun untuk kontrak fisik dan pengadaan dengan pihak ketiga akan dibayarkan di tahun 2016 sebagai piutang;
– Kegiatan pengadaan mebeluer SMA pada program pendidikan menengah untuk kontrak fisik dan pengadaan dengan pihak ketiga akan dibayarkan di tahun 2016 sebagai piutang;
– Kegiatan Dana alokasi khusus (DAK) SMP pada program pendidikan menengah untuk kontrak fisik dan pengadaan dengan pihak ketiga akan dibayarkan di tahun 2016 sebagai piutang;
– Kegiatan pengadaan alat TIK pada program pendidikan menengah untuk kontrak fisik dan pengadaan dengan pihak ketiga akan dibayarkan di tahun 2016 sebagai piutang;
– Kegiatan pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan untuk kontrak fisik dan pengadaan dengan pihak ketiga akan dibayarkan di tahun 2016 sebagai piutang;
– Kegiatan penyelenggaraan PDD-AKN Banyuasin untuk kontrak fisik dan pengadaan dengan pihak ketiga akan dibayarkan di tahun 2016 sebagai piutang.

7. Tugas Pembantuan
(Tugas pembantuan tidak ada)