SAKIP

APA ITU SAKIP

SAKIP singktan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kita singkat dan di tutur SAKIP, selanjutnya di singkat SAKIP, SAKIP berisi :

  1. RENSTRA singkatan dari Rencana Stratejik 5 Tahun sekali dan jika ada perubahan menjadi RENSTRA review
  2. RKT singkatan dari Rencana Kerja Tahunan 1 Tahun sekali
  3. PERKIN singkatan dari Perjanjian Kinerja antara Staf ke Eselon IV sampai ke Eselon II yang terdahulu dikenal dengan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
  4. FAKTA INTEGRITAS adalah antara Kepala Dinas dengan KDH

Permen No.54-2010

Permen No.54-2010 (Lampiran I)

Permen No.54-2010 (Lampiran II)

Permen No.54-2010 (Lampiran III)

Permen No.54-2010 (Lampiran IV)

Permen No.54-2010 (Lampiran V)

Permen No.54-2010 (Lampiran VI)

Permen No.54-2010 (Lampiran VII)

 

Perkembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan provinsi dari tahun 2009 sampai 2012 mengalami peningkatan cukup signifikan. Tahun lalu, hanya ada dua instansi pusat yang mendapat nilai A, tahun ini bertambah menjadi tiga. Sedangkan pemerintah provinsi, tahun lalu baru dua yang mendapat nilai B, kini menjadi 6 provinsi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar menyampaikan hal itu dalam laporannya pada penyerahan penghargaan capaian akuntabilitas kinerja terbaik bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di Jakarta, Rabu (05/12).
Ketiga instansi pusat yang mendapat nilai A dimaksud adalah Kementerian Keuangan, BPK, dan KPK. Sedangkan enam pemprov yang memperoleh nilai B adalah DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Mereka menerima penghargaan dari Wakil Presiden Boediono.

Penilaian atas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2012 ini dilakukan terhadap 81 kementerian/lembaga, serta 33 provinsi. Selain 3 K/L yang memperoleh nilai A, sebanyak 26 K/L meraih nilai B, 48 k/L memperoleh nilai CC, dan 4 K/L mendapat nilai C. Adapun untuk pemerintah provinsi, tercatat ada 6 provinsi yang meraih nilai B, 17 mendapat nilai CC, 9 mendapat nilai C, dan masih ada satu provinsi yang nilainya D.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan ahsil yang lebih baik.

Menurut Azwar Abubakar, SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, system penganggaran dan system pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. “Kalau akuntabilitas keuangan hasilnya berupa laporan keuangan, sedangkan produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD,” ujar Menteri.

Diungkapkan, dalam penilaian LAKIP ini materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen. Komponen pertama adalah perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rncana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Komponen kedua, yakni pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran dengan bobot 20.

Pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi knerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15. Sedangkan evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10. Untuk pencapaian kinerja, bobotnya 20, terdiri dari kinerja yang dilaporkan ( output dan outcome), dan kinerja lainnya.